Legal Protection for Hajj Pilgrims Through Regional Regulation

Achmad Irwan Hamzani, Siswanto Siswanto, Havis Aravik

Abstract


The Law on the Conduct of Hajj Pilgrimage mandates the management of the Hajj pilgrimage is organized by the government. This management includes the coaching, service, and protection of the pilgrims from Indonesia, in Saudi Arabia, to returning to the homeland. This law also stipulates that the authority to conduct Hajj pilgrimage management is not only vested to the Ministry of Religious Affairs but also may involve the local government. This article aims to look at the role of local governments in providing service assistance and legal protection to the conduct of Hajj pilgrimage by means of regional regulations or bylaws. Using a normative approach, this article analyzes the extent to which the importance of bylaws in helping implement services for pilgrims. The results of this study confirm that there are 3 important arguments for why the local government must issue regional regulations to provide legal services and protection for pilgrims. First, philosophically, the pilgrimage journey does not depart from Jakarta only, but through the origin area which is still in the corridors of power of the local government. Second, sociologically, it is a form of the local government responsibility to the local people who perform the Hajj pilgrimage. Third, juridically, bylaws should regulate technical matters in order to provide optimal service in the conduct of the Hajj pilgrimage which is pursuant to the Law and regulations on Hajj pilgrimage in Indonesia.

Keywords: legal protection, hajj pilgrims, regional regulation.


Abstrak

Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji mengamanatkan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji semenjak dari tanah air, di Arab Saudi, hingga kembali ke tanah air. Undang-undang ini juga memerintahkan kewenangan pelayanan masalah haji tidak hanya pada kementerian Agama, namun boleh melibatkan pemerintah daerah. Artikel ini bertujuan untuk melihat peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan layanan dan perlindungan hukum melalui peraturan daerah. Dengan menggunakan pendekatan normatif, artikel ini menganalisis sejauh mana pentingnya peraturan daerah menjadi peraturan di tingkat daerah dalam membantu melaksanakan pelayanan terhadap jamaah haji. Hasil dari artikel ini menegaskan bahwa terdapat 3 argumen penting mengapa Pemerintah Daerah harus mengeluarkan peraturan daerah guna memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi jamaah haji. Pertama, secara filosofis perjalanan ibadah haji tidak berangkat dari Jakarta, tetapi melalui daerah asal yang masih dalam koridor pemerintah daerah. Kedua, Kedua, secara sosiologis sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat daerah yang menunaikan ibadah haji. Ketiga, secara yuridis PERDA mengatur secara teknis dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaran ibadah haji sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksnaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kata kunci: perlindungan hukum, ibadah haji, peraturan Daerah


Full Text:

PDF

References


Alqahtani, Amani S., et.al., “Australian Hajj Pilgrims’ Infection Control Beliefs and Practices: Insight with Implications for Public Health Approaches”, Journal Travel Medicine and Infectious Disease, Vol. 17, Number 1, (2015).

Azhary, M. Tahir, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bogor: Kencana, 2003.

Baharoon, Salim, et.al., “Severe Sepsis and Septic Shock at the Hajj: Etiologies and Outcomes”, Journal Travel Medicine and Infectious Disease, Vol. 7, Number 1, (2009).

Clingingsmith, David, Asim Ijaz Khwaja, Michael Kremer, “Estimating The Impact of The Hajj: Religion And Tolerance In Islam’s Global Gathering”, The Quarterly Journal of Economics, August 2009.

Fadjar, A. Mukthie, Tipe Negara Hukum, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.

Fahham, Achmad Muchaddam, “Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya”, Jurnal Kajian, Vol. 20, Number 3 September (2015).

Hamzani, Achmad Irwan , “Perlindungan Hukum terhadap Harta Benda Wakaf sebagai Aset Publik di Kecamaten Wiradesa Kabupaten Pekalongan”, Jurnal Ijtihad, Vol. 16, No. 2 (2016).

, “Pengembangan Model Perlindungan Hukum terhadap Harta Benda Wakaf sebagai Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”, Jurnal Harmoni, Vol. 15, Nomor 1, September-Desember (2016).

, “Towards Indonesia As A State Law be Happiest People” Journal International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 6, Issue 4, (2014).

Hidayatulloh, M. Taufik, “Implementasi Bimbingan Manasik Haji oleh Kementerian Agama di Kabupaten Gorontalo”, Jurnal SmaRT, Vol. 02 Nomor 02, (2016).

Latupono, Barzah, “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) di Kota Ambon”, Jurnal Sasi, Vol. 17 Nomor 3 (2011).

Mehfooz, Musferah, Fatima Javaid and Iffet Khalid, “Similarity in the Philosophy of Worship in Torah and Quran”, Journal of Islamic Studies and Culture, Vol. 2, Number 2, June (2014).

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Nidjam, Achmad, “Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji”, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 14, Nomor 1, Juni (2017).

, “Efektivitas Prosedur Pendaftaran Haji melalui Rekayasa Ulang Proses Bisnis”, Jurnal Penamas, Vol. 28, No 3, Oktober-Desember (2015).

Prabowo, M. Shidqon, “Perlindungan Hukum Jama’ah Haji Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 15, Nomor 1, April, (2014).

Pujiyati, Sri, “Analisis Kepuasaan Jamaah Haji Tahun 2011/1432 H. terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah: Studi Kasus Jamaah Haji Kota Pangkalpinang”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Eksekutif, Vol. 1 Nomor 1, (2014).

Rahmah, Sopa dan Siti, “Studi Evaluasi atas Dana Talangan Gaji Produk Perbankan Syari’ah di Indonesia”, Jurnal Ahkam, Vol. XIII, Number 2, Juli (2013).

Rodiyah, “Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Perspektif SocioLegal”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41, Nomor 1, (2012).

Smith, Annelies Wilder, at.al., “Meningococcal Carriage in Umra Pilgrims Returning from Saudi Arabia”, Journal of Travel Medicine , Vol. 10, Number 3, (2003), p. 147.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984.

Wasitaatmadja, Fokky Fuad, Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum, Jakarta: Kencana, 2015.

Zubaedi, "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia: Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Haji yang Modern”, Jurnal Manhaj, Vol. 4, Nomor 3, September - December (2016).




DOI: https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1159

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Mazahib by Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/index

Email MAZAHIB: redaksi.mazahib@gmail.com


Indexed and Abstracted by: