Inilah Jokowi Melirik Kursi Ketua Umum PSI Mempertimbangkan pengaruh politik yang lebih

Minggu, 18 Mei 2025 oleh journal

Jokowi Melirik Kursi Ketua Umum PSI: Kalkulasi Peluang Menang?

Nama Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), mendadak ramai dikaitkan dengan bursa ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tak main-main, Jokowi bahkan secara terbuka mengakui sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk maju sebagai kandidat. Pertanyaan besar: seberapa besar peluangnya untuk menang?

Seperti yang kita ketahui, PSI akan menggelar kongres untuk memilih ketua umum baru pada Juli 2025 mendatang. Sebuah kesempatan menarik, dan Jokowi ternyata tak menutup mata terhadapnya.

"Iya, masih dalam kalkulasi," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan mengenai peluangnya memimpin PSI, Rabu (14/5/2025). "Jangan sampai kalau saya mendaftar nanti saya kalah," imbuhnya, menunjukkan bahwa ia benar-benar serius memikirkan langkah ini.

Meskipun demikian, Jokowi menegaskan bahwa dirinya belum mendaftar sebagai calon ketua umum. "Belum, kan masih panjang. Sampai Juli. Seingat saya, seingat saya masih Juni atau Juli," katanya.

Lantas, bagaimana jika ia harus bersaing dengan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, yang saat ini menjabat sebagai ketua umum? Jokowi tampak percaya diri. "Ya enggak tahu (bersaing dengan Kaesang jadi Ketum PSI). Kalau saya mendaftar mungkin yang lain enggak mendaftar, mungkin," selorohnya.

Jokowi juga mengomentari sistem pemilihan ketua umum PSI yang rencananya akan menggunakan one man one vote melalui e-voting. "Ya belum tahu, karena ini kan yang saya tahu. Katanya mau memakai evoting, one man one vote, seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ," jelasnya.

Ia pun memuji langkah PSI yang melibatkan seluruh anggota partai dalam pemilihan. "Ya bagus, saya kira ini memang apa era digital ini kalau misalnya apa pemilihan ketua dengan e-voting melibatkan seluruh anggota, artinya ada apa kepemilikan terhadap partai itu betul-betul di seluruh anggota. Saya kira bagus," pungkasnya.

Pendapat Pengamat: Risiko Politik di Balik Langkah Jokowi

Pakar Politik Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini, melihat potensi risiko politik jika Jokowi benar-benar menjabat sebagai Ketua Umum PSI. "Hubungan historis antara PSI dengan Pak Jokowi kan faktanya ada. PSI ini konon kan memang sejak awal dibuat untuk menopang kekuasaan Pak Jokowi," ungkap NHS, sapaan akrabnya, saat dihubungi detikJateng, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, kedekatan personal juga menjadi faktor penting. Keberadaan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI saat ini, dinilai NHS menjadi salah satu alasan mengapa Jokowi berpotensi mencalonkan diri. Jokowi pun beberapa kali terlihat hadir dalam acara internal partai, bahkan menyebut PSI sebagai partai yang 'paling dekat secara ideologis'.

"Visi dan misinya (PSI) sesuai dengan apa yang dipegang, dimiliki oleh Pak Jokowi. PSI juga kan mungkin karena anaknya ada di situ sehingga pilihannya ke situ," jelasnya.

Namun, NHS mengingatkan bahwa langkah ini juga memiliki risiko. Ketergantungan PSI pada figur Jokowi bisa menjadi pedang bermata dua, terutama menjelang Pemilu 2029. Apalagi, Jokowi saat ini tengah menghadapi berbagai isu, termasuk isu ijazah palsu.

"Tampaknya akan sulit, karena captive market pengagum Pak Jokowi kan stuck, jauh lebih berkurang. Jadi partai ini harus bekerja keras untuk tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai Jokowi," tegasnya.

NHS juga melihat bahwa kekuatan politik Jokowi saat ini tidak sebesar sebelumnya. Mulai muncul tiga arus resistensi: dari kelompok oposisi, simpatisan kekuasaan yang merasa tidak nyaman dengan potensi 'matahari kembar', hingga warga yang menginginkan presiden yang lebih 'diam' setelah lengser.

"Ketiga arus yang netral itu nggak suka dengan cara Jokowi berakrobat secara politik. Misal orang datang ke dia di Solo, dalam faktanya itu janggal dalam tradisi politik Indonesia, seorang mantan presiden berakrobat semacam itu," katanya.

Ia menambahkan, akan lebih baik jika Jokowi memilih peran sebagai negarawan yang fokus pada isu-isu seperti pendidikan dan kesenian. "Kalau mau aktif di parpol nggak salah. Tetapi akan jauh lebih strategis misal mengembangkan kebudayaan, pendidikan, memberi cara di yayasan yang dia kelola supaya anak miskin punya kesempatan menerima beasiswa. Itu pilihan yang jauh lebih baik," pungkasnya.