Ketahui Janji Prabowo Hapus Outsourcing Dibalas Pengusaha, Sikap Para Bos Terungkap mendukung pertumbuhan ekonomi

Kamis, 8 Mei 2025 oleh journal

Polemik Penghapusan Outsourcing: Pengusaha Angkat Bicara Usai Janji Prabowo

Janji Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk menghapuskan sistem outsourcing langsung memicu reaksi dari kalangan pengusaha. Para pelaku bisnis alih daya (outsourcing) kompak meminta pemerintah untuk meninjau ulang rencana tersebut. Isu ini memang selalu menghangat menjelang Hari Buruh, namun kali ini terasa lebih intens.

Mira Sonia, Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), menekankan pentingnya pengkajian mendalam terhadap dampak penghapusan outsourcing. "Iya, setiap tahun pasti jadi topik di 1 Mei. Kalau kami harapannya bisa dikaji dengan baik dampak penghapusan," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (7/5/2025).

Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lebih besar. Menurutnya, menghapus outsourcing justru bisa memperburuk masalah ketenagakerjaan yang sudah ada.

"Saya concern dengan pegawai outsourcing-nya. Jika perusahaan outsourcing tutup, saya tidak yakin akan mudah diserap oleh perusahaan pemberi kerja. Karena ada kompetensi dan keahlian di sana," jelas Mira.

Oleh karena itu, Mira mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut secara lebih komprehensif. "Tambah banyak yang di-PHK, kasihan ini pekerjanya," imbuhnya.

Senada dengan Mira, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, juga menyuarakan perlunya pengkajian ulang. "Kita minta dikaji ya, karena Presiden ngomong apa, Presiden bijak banget denger suara buruh mengenai penghapusan outsourcing, tapi tolong dicermati kalimat secara lengkap tapi kita harus realistis memikirkan investasi, kan presiden udah ngomong artinya harus ada pengkajian pihak ketiga apa sih persoalan outsourcing?" kata Bob.

Menurut Bob, alih-alih menghapus, Indonesia seharusnya memperkuat sektor outsourcing agar bisa bersaing di kancah global. Ia mencontohkan India yang dikenal dengan outsourcing technology dan Filipina dengan outsourcing teleservices. "Kita ada perusahaan outsourcing world class seperti USS cleaning service, tapi world class. Memang perusahaan outsourcing kita nggak bisa naik kelas?" tanyanya.

Lebih lanjut, Bob Azam mengingatkan bahwa penghapusan outsourcing justru bisa menambah masalah baru dalam penyerapan tenaga kerja. "Kita harus liat outsourcing penyerahan pekerjaan ke pihak ketiga biasanya diserahkan dari perusahaan besar ke menengah kecil, sekarang kalau dihapus emang mau dihapus yang menengah kecil? Memang prakteknya perlu ada yang diperbaiki, jadi jangan lumbung yang dibakar itu ya, tikusnya yang ditangkep," tegasnya.

Sistem outsourcing sendiri telah legal sejak tahun 2003 dan sudah berjalan cukup lama. Penghapusannya, menurut Bob, bisa menciptakan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha. "Ya jelas (timbul ketidakpastian), karena begini, salah satu strategi pemerintahan menghadapi pelemahan ekonomi, global ekonomi ini adalah deregulasi. Jangan malah kebalik melakukan regulasi, tapi konsen buruh mengenai praktek-praktek outsourcing yang nggak benar, ya itulah yang diperbaiki," jelas Bob.

"Maksudnya kan pengawasan yang diperkuat oleh pemerintah, makanya kita usul untuk pengawasan itu langsung pegang pusat saja jangan pemda," lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencananya untuk menghapus skema kerja outsourcing di hadapan ribuan buruh pada peringatan May Day 2025 di Monas, Jakarta. "Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, bagaimana caranya kita, kalau bisa segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," kata Prabowo dalam pidatonya.