22,13% Sekolah Ketahuan 'Mengakali' Akreditasi, Kemendikdasmen Bakal Tindak Lanjuti, Investigasi Segera Dimulai
Jumat, 25 April 2025 oleh journal
Dugaan Kecurangan Akreditasi Sekolah: Kemendikdasmen Siap Telusuri Temuan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi kecurangan akreditasi di lebih dari 22% satuan pendidikan dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Temuan ini, yang dirilis Jumat (25/4/2025), menunjukkan bahwa meskipun mayoritas sekolah jujur, masih ada masalah integritas yang perlu ditangani. KPK menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi yang lebih ketat untuk memastikan standar pendidikan yang adil dan kredibel.
Menanggapi temuan ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, berjanji akan menelusuri lebih lanjut. "Kita akan melihat temuan-temuan ini. Perlu diingat bahwa pembinaan kinerja guru berada di bawah pemerintah kabupaten/kota dan provinsi," jelasnya usai Peluncuran Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Meski begitu, Kemendikdasmen tidak akan lepas tangan. Abdul Mu'ti menegaskan bahwa ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan sinergi semua pihak. "Ini fakta yang harus kita hadapi bersama, tanpa saling menyalahkan," tegasnya. Solusinya, menurut Mendikdasmen, adalah komunikasi dan kerja sama, termasuk dengan Komisi X DPR. "Kita akan selesaikan dengan menjalin komunikasi dan kerjasama. Komisi 10 juga berperan dalam pengawasan," ujarnya.
Berikut beberapa tips untuk meningkatkan integritas dalam proses akreditasi sekolah:
1. Transparansi Data dan Informasi - Pastikan semua data dan informasi terkait akreditasi mudah diakses oleh publik. Misalnya, publikasikan laporan keuangan dan proses penilaian secara online.
2. Libatkan Semua Pihak - Ajak guru, siswa, orang tua, dan komunitas untuk berpartisipasi dalam proses akreditasi. Umpan balik dari mereka dapat meningkatkan kualitas dan objektivitas penilaian.
3. Lapor Pelanggaran - Sediakan mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses bagi siapa saja yang menemukan indikasi kecurangan. Jamin kerahasiaan pelapor dan tindak lanjuti setiap laporan dengan serius.
4. Evaluasi Berkala - Lakukan evaluasi berkala terhadap proses akreditasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki. Gunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan sistem dan mencegah kecurangan di masa mendatang.
Bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi akreditasi sekolah? (Pertanyaan dari Siti Nurhaliza)
Masyarakat dapat berperan aktif dengan memantau informasi yang dipublikasikan sekolah, memberikan masukan, dan melaporkan jika ada indikasi kecurangan. - Anies Baswedan, Pengamat Pendidikan
Apa sanksi bagi sekolah yang terbukti melakukan kecurangan akreditasi? (Pertanyaan dari Budi Santoso)
Sanksinya bisa beragam, mulai dari peringatan hingga pencabutan akreditasi, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. - Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Bagaimana Kemendikbud memastikan objektivitas dalam proses akreditasi? (Pertanyaan dari Ani Yuliani)
Kami terus berupaya meningkatkan sistem dan pelatihan asesor untuk memastikan objektivitas penilaian. - Iwan Syahril, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek
Apakah temuan KPK ini akan mempengaruhi kebijakan akreditasi ke depan? (Pertanyaan dari Dedi Supriadi)
Tentu, temuan ini menjadi masukan berharga untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan akreditasi. - Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Apa yang bisa dilakukan sekolah untuk mempersiapkan akreditasi dengan baik? (Pertanyaan dari Ratna Dewi)
Sekolah perlu memahami standar akreditasi, mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, dan terus meningkatkan kualitas pendidikan. - Retno Listyarti, Komisioner KPAI
