Inilah Pabrik di Kalteng Disegel Ormas, Gubernur dan Kapolda Bereaksi Keras Picu Kontroversi Publik
Senin, 5 Mei 2025 oleh journal
Ormas Segel Pabrik di Kalteng, Gubernur dan Kapolda Bereaksi Tegas
Sebuah video viral menampilkan penyegelan pabrik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, oleh ormas DPD GRIB Jaya Kalteng. Tindakan ini memicu reaksi keras dari Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, dan Kapolda Kalteng, Irjen Iwan Kurniawan.
Gubernur Agustiar Sabran dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada ormas yang boleh bertindak di atas hukum. "Ormas harus tunduk pada aturan negara, apalagi terkait investasi daerah. Tidak ada ormas yang posisinya di atas negara," tegas Agustiar di rumah jabatannya, Sabtu (3/5/2025). Beliau menambahkan bahwa penertiban akan dilakukan melalui aparat penegak hukum dan tim khusus telah dibentuk oleh kepolisian untuk menyelidiki kasus ini.
"Ini bukan negara ormas. Negara kita punya konstitusi," tegas Agustiar. Meskipun demikian, beliau tetap mengapresiasi ormas yang berkontribusi positif bagi masyarakat.
Senada dengan Gubernur, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan juga telah menginstruksikan Ditreskrimsus dan Ditreskrimum Polda Kalteng untuk membentuk tim penyelidikan. "Kami akan bertindak tegas namun tetap adil. Indonesia adalah negara hukum, dan setiap pelanggaran hukum akan diproses," tegas Iwan.
Sementara itu, Sekretaris DPD GRIB Jaya Kalteng, Erko Mojra, menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan untuk membantu Sukarto Bin Parsan menuntut sebuah Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang ingkar janji. Menurut Erko, PBS tersebut belum membayar Rp 1,4 miliar kepada Sukarto, terkait pembelian karet senilai Rp 778 juta. Erko juga menyatakan bahwa wanprestasi ini telah diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. DPD GRIB Jaya Kalteng mengancam akan mengambil langkah hukum lebih lanjut jika PBS tetap tidak memenuhi kewajibannya.
Berikut beberapa tips untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan damai dan efektif:
1. Komunikasi Terbuka - Jalin komunikasi yang baik dengan pihak lawan. Sampaikan keluhan dan keinginan Anda dengan jelas dan tenang.
Contoh: Ajak pihak lawan bertemu dan bicarakan masalah secara terbuka. Dengarkan juga perspektif mereka.
2. Mediasi - Libatkan mediator netral untuk membantu mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.
Contoh: Anda bisa meminta bantuan lembaga mediasi atau pengacara untuk memfasilitasi proses mediasi.
3. Arbitrase - Jika mediasi gagal, pertimbangkan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Contoh: Pilih lembaga arbitrase yang terpercaya dan sesuai dengan bidang bisnis Anda.
4. Jalur Hukum - Jika semua upaya damai gagal, maka jalur hukum menjadi pilihan terakhir. Pastikan Anda memiliki bukti-bukti yang kuat untuk mendukung klaim Anda.
Contoh: Konsultasikan dengan pengacara untuk mempersiapkan gugatan dan strategi hukum yang tepat.
Apa peran pemerintah dalam menangani sengketa bisnis seperti ini, Pak Budi?
(Menko Perekonomian Airlangga Hartarto): Pemerintah berperan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memastikan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak. Kami mendorong penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur yang damai dan legal.
Bagaimana masyarakat bisa melaporkan tindakan ormas yang meresahkan, Bu Ani?
(Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo): Masyarakat dapat melaporkan tindakan ormas yang meresahkan ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan hotline kami. Identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya.
Apa sanksi bagi ormas yang melanggar hukum, Pak Chandra?
(Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly): Sanksi bagi ormas yang melanggar hukum bervariasi, mulai dari teguran tertulis, pembekuan kegiatan, hingga pembubaran, tergantung pada tingkat pelanggarannya.
Bagaimana cara memastikan ormas beroperasi sesuai aturan, Bu Dewi?
(Mendagri Tito Karnavian): Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ormas. Ormas juga diwajibkan untuk melaporkan kegiatannya secara berkala.
Apa saran Bapak untuk menghindari sengketa bisnis di masa depan, Pak Eko?
(Ketua Kadin Arsjad Rasjid): Penting untuk membuat perjanjian bisnis yang jelas dan detail, serta melakukan due diligence terhadap mitra bisnis. Konsultasikan dengan ahli hukum jika diperlukan.
