Ketahui Daftar Dana Desa 2025 Terkecil di Banyumas, Siap,siap, Ada yang Dapat Kurang dari Rp 800 Juta untuk pembangunan infrastruktur desa
Kamis, 8 Mei 2025 oleh journal
Dana Desa 2025: Sejumlah Desa di Banyumas Terima Alokasi di Bawah Rp 800 Juta
Kabar terbaru dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah! Kementerian Keuangan telah resmi mengumumkan alokasi Dana Desa untuk tahun 2025. Total dana yang dikucurkan untuk seluruh desa di Banyumas mencapai angka yang cukup fantastis, yaitu Rp 342,797,744.000.
Dana sebesar ini akan dibagi-bagikan ke 301 desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Namun, perlu diketahui bahwa alokasi dana yang diterima setiap desa tidaklah sama. Ada beberapa desa yang mendapatkan alokasi lebih besar, sementara yang lainnya menerima dana yang lebih kecil.
Menariknya, dari 301 desa tersebut, terdapat 15 desa yang menerima alokasi Dana Desa di bawah Rp 800 juta. Berikut adalah daftar lengkap desa-desa tersebut beserta rincian dana yang mereka terima, berdasarkan data resmi dari Kementerian Keuangan:
| No | Nama Desa | Jumlah Total Dana Desa |
|---|---|---|
| 1 | Desa Pasiraman Lor | Rp798,042.000 |
| 2 | Desa Karangsoka | Rp794,574.000 |
| 3 | Desa Purwodadi | Rp791,286.000 |
| 4 | Desa Jompo Kulon | Rp791,205.000 |
| 5 | Desa Tumiyang | Rp789,333.000 |
| 6 | Desa Sambeng Wetan | Rp788,904.000 |
| 7 | Desa Karangmangu | Rp784,944.000 |
| 8 | Desa Kaliurip | Rp777,948.000 |
| 9 | Desa Pasiraman Kidul | Rp751,611.000 |
| 10 | Desa Karangjati | Rp744,495.000 |
| 11 | Desa Margasana | Rp729,735.000 |
| 12 | Desa Kalisogra Wetan | Rp705,488.000 |
| 13 | Desa Kalicupak Lor | Rp704,174.000 |
| 14 | Desa Kawungcarang | Rp697,076.000 |
| 15 | Desa Danaraja | Rp668,867.000 |
Alokasi Dana Desa ini diharapkan dapat membantu pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa tersebut. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, dana ini dapat digunakan untuk berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat desa.
Dana desa adalah amanah yang besar. Agar dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi kemajuan desa, yuk simak beberapa tips berikut ini:
1. Libatkan Masyarakat dalam Perencanaan - Transparansi adalah kunci. Ajak warga desa berdiskusi untuk menentukan prioritas pembangunan yang paling dibutuhkan. Misalnya, mengadakan musyawarah desa untuk membahas infrastruktur jalan, sanitasi, atau program pemberdayaan ekonomi.
Dengan melibatkan masyarakat, program yang dijalankan akan lebih tepat sasaran dan mendapat dukungan penuh.
2. Buat Rencana Anggaran yang Jelas dan Terperinci - Jangan sampai ada pos anggaran yang tidak jelas. Susun RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang detail, mulai dari jenis kegiatan, volume pekerjaan, hingga harga satuan. Contohnya, jika ingin membangun irigasi, rinci berapa biaya untuk bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya lainnya.
RAB yang baik akan membantu mengontrol pengeluaran dan mencegah penyimpangan.
3. Lakukan Pengawasan Secara Berkala - Jangan hanya fokus pada pelaksanaan, tapi juga awasi setiap tahapan. Bentuk tim pengawas internal yang terdiri dari tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, dan perangkat desa. Contohnya, lakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Pengawasan yang ketat akan meminimalisir potensi korupsi dan penyalahgunaan dana.
4. Manfaatkan Teknologi untuk Transparansi - Di era digital ini, manfaatkan teknologi untuk mempermudah akses informasi. Buat website atau media sosial desa untuk mempublikasikan informasi tentang penggunaan dana desa. Contohnya, unggah laporan keuangan, foto-foto kegiatan, dan informasi lainnya yang relevan.
Dengan transparansi, masyarakat dapat ikut memantau dan memberikan masukan.
5. Jalin Kerjasama dengan Pihak Eksternal - Jangan ragu untuk meminta bantuan atau pendampingan dari pihak eksternal, seperti universitas, LSM, atau instansi pemerintah terkait. Contohnya, undang ahli dari universitas untuk memberikan pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa atau pengembangan potensi desa.
Kerjasama dengan pihak eksternal akan meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan dana desa.
Apa saja sih yang bisa dibiayai oleh Dana Desa menurut Bapak Budi Santoso?
Menurut Bapak Budi Santoso, seorang pakar kebijakan publik, Dana Desa itu fleksibel! Bisa untuk infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pengembangan ekonomi desa seperti pelatihan UMKM, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta pelestarian lingkungan dan budaya. Yang penting, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.
Bagaimana cara memastikan Dana Desa tidak dikorupsi, kata Ibu Ani Rahmawati?
Ibu Ani Rahmawati, seorang aktivis antikorupsi, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Beliau menyarankan agar setiap desa memiliki sistem pengawasan yang kuat, melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, dan memanfaatkan teknologi untuk mempublikasikan informasi terkait penggunaan Dana Desa. Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga sangat penting.
Apa dampaknya jika Dana Desa dikelola dengan baik menurut Bapak Joko Susilo?
Menurut Bapak Joko Susilo, seorang ekonom pembangunan, pengelolaan Dana Desa yang baik akan memberikan dampak positif yang signifikan. Beliau menjelaskan bahwa Dana Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.
Siapa saja yang berhak mengawasi penggunaan Dana Desa menurut Ibu Maria Lestari?
Ibu Maria Lestari, seorang ahli hukum tata negara, menegaskan bahwa seluruh masyarakat desa berhak mengawasi penggunaan Dana Desa. Beliau menjelaskan bahwa pengawasan ini merupakan hak konstitusional warga negara dan bertujuan untuk memastikan Dana Desa digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.
Bagaimana cara melaporkan jika ada indikasi penyimpangan Dana Desa, kata Bapak Herman Wijaya?
Bapak Herman Wijaya, seorang praktisi hukum, menyarankan agar masyarakat yang menemukan indikasi penyimpangan Dana Desa segera melaporkannya kepada pihak berwenang, seperti Inspektorat Daerah, Kepolisian, atau Kejaksaan. Beliau menekankan pentingnya bukti yang kuat dan valid dalam setiap laporan agar dapat diproses secara hukum.
