Ketahui Langkah Strategis Prabowo, Mendorong Harta Karun Baru Pengganti BBM Bensin demi kemandirian energi Indonesia

Rabu, 21 Mei 2025 oleh journal

Menanti Gebrakan Prabowo: Bioetanol, Harta Karun Baru Pengganti Bensin?

Indonesia tengah bersiap menyambut era baru energi! Pemerintah berencana mencampurkan bioetanol, bahan bakar nabati (BBN) yang lebih ramah lingkungan, ke dalam bensin dengan kadar 5% (E5). Langkah ini bukan sekadar tren global, melainkan strategi cerdas untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil yang selama ini membebani negara.

Kapan gebrakan ini akan terasa? Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, program E5 ini diperkirakan mulai bergulir antara tahun 2025 atau 2026. Payung hukumnya pun sudah disiapkan, yaitu Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM yang akan mewajibkan penggunaan bioetanol.

"Dari sini kita akan mengeluarkan keputusan Menteri. Jadi keputusan Menteri akan terpisah untuk memandatorikan," ujar Eniya dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia.

Namun, jalan menuju bioetanol sebagai primadona energi tidak semulus yang dibayangkan. Eniya mengakui, pengembangan bioetanol selama ini terhambat berbagai kendala. Salah satunya adalah masalah bea cukai, padahal bioetanol ini akan digunakan sebagai campuran bahan bakar, bukan minuman beralkohol.

Meskipun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sudah menegaskan bahwa cukai hanya berlaku untuk minuman beralkohol, implementasinya masih terganjal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang rumit. "Ini kalau dari PMK sendiri, peraturan Kementerian keuangan itu sudah mengeluarkan, hanya menetapkan cukai itu di minuman saja. Jadi kalau untuk bahan bakar tidak. Tetapi ada sedikit KBLI yang berbelit. Jadi nanti harus di-clear kan di nomor KBLI nya," jelas Eniya.

Nada serupa diungkapkan CEO Pertamina New and Renewable Energy (PNRE), John Anis. Menurutnya, bioetanol sebagai bahan bakar seharusnya dibedakan jelas dari alkohol konsumsi. Apalagi, manfaatnya sangat besar, yaitu mengurangi impor dan menekan emisi karbon.

"Ini kan untuk mobil, untuk kendaraan, jadi seharusnya sih sudah pasti penurunan emisi juga, seharusnya lebih straightforward ya bahwa ini dengan administrasi singkat itu bisa segera diberikan exception karena per titik juga," kata John.

John menambahkan, penghapusan cukai akan sangat membantu pengembangan bioetanol. Ia juga mengusulkan dukungan lain, seperti penghapusan PPN untuk bioetanol, keringanan pajak untuk impor peralatan pabrik, hingga tax holiday atau tax incentive.

Selain itu, John menekankan perlunya kebijakan khusus seperti Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk industri bioetanol, seperti yang sudah diterapkan di industri batu bara dan sawit.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, sependapat bahwa dukungan pemerintah sangat krusial agar proyek bioetanol ini berjalan lancar. Salah satunya adalah dengan menetapkan DMO dan DPO. "Maka sebagaimana juga di batubara untuk keperluan listrik saya kira untuk CPO dan juga tadi molase dan sebagainya untuk etanol saya kira harus ada kebijakan yang aktif. Satu DMO, dua DPO Domestic Price Obligation seperti di batubara, DMO-nya 25%, DPO-nya adalah 70 dolar per ton untuk gar tertinggi," jelas Sugeng.

Sugeng menambahkan, pengembangan biofuel memiliki dua fungsi penting: menekan emisi dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Terlebih lagi, Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060.

Energi dari tanaman ini sangat potensial menggantikan impor BBM untuk kendaraan dan kebutuhan industri, sehingga bahan bakar menjadi lebih bersih. "Memang sektor transportasi cukup menyumbang besar dan juga industri nah disinilah peran biodiesel biofuel itu yang sangat penting untuk menggantikan dan untuk mengurangi fossil fuel," kata Sugeng.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co, Subholding Komoditi Gula PTPN III (Persero) Holding Perkebunan, menilai bahwa akses pendanaan bagi petani tebu adalah kunci utama keberhasilan pengembangan bioetanol. "Pertama kalinya adalah akses pendanaan. Akses pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini tentunya harus dipermudah, supaya petani kemudian bergairah untuk melakukan peremajaan ke mereka," katanya.

Selain pendanaan, pemerintah juga perlu membenahi varietas tebu yang digunakan petani. Varietas yang ada saat ini kurang ideal untuk mencapai produktivitas maksimal. Ia optimistis, jika masalah-masalah ini bisa diatasi, dalam 2-3 tahun ke depan, produktivitas tebu nasional bisa kembali ke masa kejayaan, yang akan berdampak positif pada swasembada gula dan swasembada energi melalui pengembangan bioetanol.