Ketahui Penghapusan Kelas BPJS Kesehatan 1,2,3, Cek Iuran Terbaru per 7 Mei 2025, jangan sampai Anda terkejut

Rabu, 7 Mei 2025 oleh journal

Kelas BPJS Kesehatan 1, 2, dan 3 Akan Dihapus: Bagaimana dengan Iuran Setelah 7 Mei 2025?

Kabar penting bagi peserta BPJS Kesehatan! Pemerintah berencana mengubah sistem kelas yang selama ini kita kenal. Kelas 1, 2, dan 3 akan segera dihapuskan dan digantikan dengan sistem baru bernama Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Perubahan ini dijadwalkan mulai berlaku pada Juli 2025.

Lalu, bagaimana dengan iuran BPJS Kesehatan setelah perubahan ini? Apakah akan ada kenaikan? Mari kita bahas lebih lanjut!

Status Iuran BPJS Kesehatan Saat Ini

Meskipun akan ada perubahan sistem kelas rawat, untuk saat ini, iuran BPJS Kesehatan masih sama seperti sebelumnya. Hal ini dikarenakan belum ada perubahan pada landasan hukum yang mengaturnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, dalam rapat di Komisi IX DPR bulan lalu, menyampaikan bahwa belum ada peraturan atau kebijakan terkait tarif baru yang disampaikan oleh dewan tarif. Informasi ini dikutip pada Rabu, 7 Mei 2024.

Rincian Iuran BPJS Kesehatan yang Berlaku Saat Ini

Berdasarkan informasi dari laman BPJS Kesehatan, berikut adalah rincian iuran yang masih berlaku saat ini, dibedakan berdasarkan jenis kepesertaan:

• Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP): Rp 42.000 per orang per bulan untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
  • Periode Juli - Desember 2020: Peserta membayar Rp 25.500, sisanya Rp 16.500 dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
  • Per 1 Januari 2021: Iuran peserta kelas III menjadi Rp 35.000, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.
• Peserta Kelas II: Rp 100.000 per orang per bulan.
• Peserta Kelas I: Rp 150.000 per orang per bulan.
• Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Lembaga Pemerintahan (PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non-PNS): 5% dari gaji/upah per bulan, dengan ketentuan 4% dibayar pemberi kerja dan 1% dibayar peserta.
• Peserta PPU BUMN, BUMD, dan Swasta: Sama dengan PPU Lembaga Pemerintahan, yaitu 5% dari gaji/upah per bulan (4% pemberi kerja, 1% peserta).
• Keluarga Tambahan PPU (anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, mertua): 1% dari gaji/upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
• Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan: Iuran dibayar oleh pemerintah.
• Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda/duda/anak yatim piatu Veteran/Perintis Kemerdekaan: 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.

Konsep Gotong Royong dalam BPJS Kesehatan

Ali Ghufron Mukti menekankan bahwa BPJS Kesehatan menggunakan konsep gotong royong. Jika iuran disamakan untuk semua kalangan, akan memberatkan masyarakat kurang mampu. "Yang jelas kami sampaikan kalau iurannya sama, iurannya ya, katakanlah Rp 70.000 (untuk) miskin dan kaya Rp 70.000. Itu menyalahkan prinsip kesejahteraan sosial," ujarnya.

Perbedaan Kelas BPJS Kesehatan (Sebelum KRIS)

Sebelum implementasi KRIS, perbedaan utama antara kelas 1, 2, dan 3 terletak pada besaran iuran dan fasilitas ruang rawat inap:

• Kelas 1: Iuran Rp 150.000 per bulan, ruang rawat inap 2-4 orang.
• Kelas 2: Iuran Rp 100.000 per bulan, ruang rawat inap 3-5 orang.
• Kelas 3: Iuran Rp 35.000 per bulan, ruang rawat inap 4-6 orang.

21 Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Perlu diingat, ada beberapa kondisi dan penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, antara lain:

1. Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa.
2. Perawatan kecantikan dan estetika.
3. Perataan gigi (behel).
4. Penyakit akibat tindak pidana.
5. Penyakit atau cedera akibat menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri.
6. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat.
7. Pengobatan mandul atau infertilitas.
8. Penyakit atau cedera akibat kejadian yang tidak bisa dicegah (tawuran).
9. Pelayanan kesehatan di luar negeri.
10. Pengobatan dan tindakan medis yang eksperimental.
11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum terbukti efektif.
12. Perbekalan kesehatan rumah tangga.
13. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (kecuali darurat).
15. Penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja yang dijamin program jaminan kecelakaan kerja.
16. Pelayanan kesehatan yang dijamin program jaminan kecelakaan lalu lintas.
17. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.
18. Pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial.
19. Pelayanan yang sudah ditanggung program lain.
20. Pelayanan yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan.