Gugatan Redenominasi Rp 1.000 Jadi Rp 1 di MK, Legal Standing Pemohon Disorot Akankah Rupiah Berubah?

Jumat, 25 April 2025 oleh journal

Redenominasi Rupiah Digugat, Hakim MK Soroti Kedudukan Hukum Pemohon

Jakarta, Kompas.com - Seorang advokat bernama Zico menggugat redenominasi rupiah ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun hakim konstitusi mempertanyakan kerugian dan kedudukan hukumnya. Dalam sidang yang digelar Selasa (22/4/2025), Hakim Konstitusi Saldi Isra menyoroti legal standing Zico, khususnya terkait kerugian yang dialaminya akibat banyaknya angka nol pada mata uang rupiah.

"Saya terus terang belum yakin dengan argumentasi legal standing itu, baik kerugian aktual maupun potensialnya," kata Saldi. Ia menyarankan pemohon untuk memperkuat argumentasi terkait kerugian yang dialami atau potensi kerugian yang mungkin timbul jika redenominasi tidak dilakukan.

Zico, melalui kuasa hukumnya Putu Surya Permana Putra, menguji Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Mata Uang yang berkaitan dengan pecahan nominal rupiah. Menurutnya, banyaknya angka nol pada mata uang rupiah tidak efisien dan merugikan kliennya secara konstitusional. Ia membandingkan rupiah dengan dolar Singapura yang lebih mudah dihitung dan digunakan dalam transaksi.

Putu juga mengemukakan argumen unik: kebiasaan menghitung denominasi rupiah yang besar dapat menyebabkan digital eye strain atau kelelahan mata. Zico merasakan perbedaannya saat bertransaksi menggunakan dolar Singapura. Ia mengaku pernah salah transaksi karena kesulitan menghitung banyaknya angka nol pada rupiah.

Zico meminta MK menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum, kecuali jika dimaknai dengan konversi nilai Rp 1.000 menjadi Rp 1.