Temukan Dugaan Pemalakan Proyek Rp5 Triliun di Cilegon, Benarkah PSN Prabowo? Fakta Terungkap Disini
Kamis, 15 Mei 2025 oleh journal
Proyek PSN Prabowo Diduga Jadi Ajang Pemerasan: Kadin Cilegon Dituding Minta Jatah Rp5 Triliun
Sebuah proyek strategis nasional (PSN) yang digagas Presiden Prabowo kini menjadi sorotan. Proyek pembangunan pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC), yang seharusnya menjadi pendorong pertumbuhan industri, justru diduga menjadi ajang pemerasan. Kabarnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon meminta jatah proyek senilai fantastis, mencapai Rp5 triliun!
Proyek ambisius ini, yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, ditandatangani oleh Prabowo pada 10 Februari 2025. Dalam Perpres tersebut, disebutkan bahwa pelaksana PSN ini adalah perusahaan swasta.
PT Chandra Asri Alkali (CAA), anak usaha dari Chandra Asri Group, dipercaya untuk menggarap proyek dengan nilai investasi sekitar Rp15 triliun ini. Pabrik kimia ini direncanakan akan memproduksi 400 ribu ton kaustik soda basah dan 500 ribu ton ethylene dichloride (EDC) setiap tahunnya.
Produk-produk yang dihasilkan nantinya akan menjadi bahan baku penting bagi berbagai industri, mulai dari pemurnian nikel dan alumina untuk baterai kendaraan listrik, industri kertas, kebutuhan rumah tangga, hingga bahan baku pembuatan PVC untuk konstruksi. Singkatnya, proyek ini memiliki peran strategis dalam mendukung hilirisasi industri di Indonesia.
Namun, di tengah harapan besar tersebut, muncul kabar tak sedap. Dugaan permintaan jatah proyek oleh Kadin Cilegon dan organisasi kemasyarakatan (ormas) lokal lainnya di Banten telah mencoreng citra PSN ini. Kabar ini mencuat setelah viralnya video pertemuan antara perwakilan kontraktor proyek, Chengda Engineering Co Ltd, dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan Kadin Cilegon serta berbagai asosiasi dan ormas lainnya seperti HIPPI, Hipmi, Gapensi, dan HNSI.
Dalam video tersebut, terlihat sejumlah individu berseragam dengan atribut Kadin menghadiri pertemuan. Seorang pria yang mengaku berasal dari Kadin Cilegon bahkan dengan lantang meminta pembagian nilai proyek secara langsung, tanpa melalui proses lelang yang transparan.
"Tanpa lelang! Harus jelas porsinya, Rp5 triliun untuk Kadin, Rp3 triliun untuk Kadin, tanpa lelang. Bagi!" ucap pria tersebut dengan nada tinggi dalam video yang viral tersebut.
Menanggapi permintaan tersebut, perwakilan Chengda Engineering (CEE) menyatakan kesediaan untuk memberikan pekerjaan, namun dengan syarat Kadin Cilegon Dkk harus terlebih dahulu membuktikan kemampuan dan kelayakan mereka.
"Sebenarnya, seluruh rencana subkontrak akan saya bagikan kepada Anda, tetapi Anda perlu membuktikan dulu apa yang bisa Anda lakukan," jelas perwakilan CEE.
Anggota Kadin yang lain dalam video tersebut menyinggung nilai proyek yang besar sebagai dasar permintaan mereka. Ia menyebutkan bahwa proyek ini bernilai total Rp17 triliun, namun pengusaha lokal baru mendapatkan bagian sekitar Rp1 triliun. "Artinya masih ada Rp15 triliun. Dari jumlah itu, berapa yang untuk lokal?" tanyanya.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, merespons kasus ini dengan serius. Ia mengumumkan empat langkah lanjutan yang akan diambil, yaitu membentuk tim verifikasi, memberikan rekomendasi sanksi kelembagaan, melaporkan kasus ini ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta menyusun prosedur standar (SOP) keterlibatan Kadin dalam proyek strategis.
"Kadin Indonesia menolak dengan tegas segala bentuk tekanan, intimidasi, atau pendekatan non-prosedural yang mengganggu kepastian hukum dan investasi di Indonesia," tegas Anindya dalam pernyataan resminya di Instagram @anindyabakrie.
Ia juga menegaskan bahwa jika terbukti terjadi pelanggaran, pengurus yang menyalahgunakan nama Kadin akan diberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan mandat.
Kasus dugaan pemerasan proyek PSN ini menjadi pelajaran berharga bagi para investor dan pelaku bisnis. Bagaimana caranya agar proyek investasi kita tidak menjadi korban praktik-praktik yang merugikan? Berikut beberapa tips yang bisa Anda terapkan:
1. Lakukan Due Diligence yang Mendalam - Sebelum memulai proyek, lakukan riset mendalam mengenai mitra lokal, termasuk rekam jejak dan reputasi mereka. Cari tahu apakah mereka memiliki catatan buruk terkait praktik korupsi atau pemerasan.
Contoh: Periksa latar belakang perusahaan kontraktor lokal melalui berbagai sumber informasi, seperti berita online, laporan keuangan, dan referensi dari proyek sebelumnya.
2. Bangun Komunikasi yang Terbuka dan Transparan - Jalin komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal. Pastikan semua informasi mengenai proyek disampaikan secara terbuka dan transparan.
Contoh: Adakan pertemuan rutin dengan perwakilan masyarakat untuk menjelaskan perkembangan proyek dan menjawab pertanyaan mereka.
3. Gunakan Kontrak yang Jelas dan Mengikat - Pastikan semua kesepakatan dengan mitra lokal dituangkan dalam kontrak yang jelas, rinci, dan mengikat secara hukum. Kontrak harus mencakup klausul anti-korupsi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.
Contoh: Gunakan jasa pengacara yang berpengalaman dalam menyusun kontrak bisnis untuk memastikan semua aspek hukum terpenuhi.
4. Terapkan Sistem Pengawasan yang Ketat - Bentuk tim pengawas internal yang bertugas memantau jalannya proyek dan memastikan tidak ada praktik korupsi atau pemerasan yang terjadi. Tim ini harus memiliki akses ke semua informasi dan dokumen terkait proyek.
Contoh: Lakukan audit internal secara berkala untuk memeriksa penggunaan dana proyek dan memastikan semua pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.
5. Libatkan Pihak Ketiga yang Independen - Jika perlu, libatkan pihak ketiga yang independen, seperti konsultan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek. Pihak ketiga ini dapat memberikan penilaian objektif dan membantu mengidentifikasi potensi risiko.
Contoh: Gandeng LSM yang fokus pada isu transparansi dan akuntabilitas untuk melakukan audit sosial terhadap proyek.
6. Laporkan Jika Ada Indikasi Pemerasan - Jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika Anda menemukan indikasi adanya praktik pemerasan atau korupsi. Perlindungan hukum akan diberikan kepada pelapor yang berani mengungkap kebenaran.
Contoh: Laporkan dugaan pemerasan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pihak kepolisian dengan menyertakan bukti-bukti yang relevan.
Apa sebenarnya Proyek Strategis Nasional (PSN) itu, menurut pendapat Bapak Budi Santoso?
Menurut Bapak Budi Santoso, seorang pengamat ekonomi, PSN adalah proyek-proyek yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan ditujukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Proyek-proyek ini biasanya melibatkan investasi besar dan memerlukan dukungan penuh dari pemerintah.
Mengapa Kadin Cilegon diduga terlibat dalam pemerasan proyek PSN ini, menurut Ibu Ani Wulandari?
Ibu Ani Wulandari, seorang aktivis anti-korupsi, berpendapat bahwa dugaan keterlibatan Kadin Cilegon dalam kasus ini menunjukkan adanya praktik rente dan penyalahgunaan wewenang. Oknum-oknum tertentu diduga memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari proyek-proyek pemerintah.
Apa dampak dari dugaan pemerasan ini terhadap iklim investasi di Indonesia, menurut Bapak Joko Susilo?
Bapak Joko Susilo, seorang pengusaha, khawatir bahwa kasus ini dapat merusak kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Jika praktik pemerasan dan korupsi terus berlanjut, investor akan enggan menanamkan modalnya di Indonesia.
Bagaimana seharusnya pemerintah bertindak dalam menghadapi kasus ini, menurut Ibu Rina Kumala?
Menurut Ibu Rina Kumala, seorang pakar hukum, pemerintah harus bertindak tegas dan transparan dalam menangani kasus ini. Semua pihak yang terlibat harus diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis untuk mencegah praktik serupa terulang kembali.
Apa langkah-langkah yang akan diambil Kadin Indonesia untuk mengatasi masalah ini, menurut Bapak Anindya Bakrie?
Bapak Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim verifikasi, memberikan rekomendasi sanksi kelembagaan, melaporkan kasus ini ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta menyusun prosedur standar (SOP) keterlibatan Kadin dalam proyek strategis. Kadin Indonesia berkomitmen untuk memberantas praktik korupsi dan menjaga integritas organisasi.
Bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi proyek-proyek strategis nasional, menurut Bapak Slamet Riyadi?
Bapak Slamet Riyadi, seorang tokoh masyarakat, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi proyek-proyek strategis nasional. Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan indikasi adanya penyimpangan atau praktik korupsi. Dengan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan proyek-proyek strategis dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
