Aroma Politik di Balik Batalnya Mutasi TNI, Buntut Matahari Kembar? Konspirasi atau Kebetulan Semata?
Senin, 5 Mei 2025 oleh journal
Aroma Politik Batalnya Mutasi TNI: Bayang-Bayang Matahari Kembar?
Publik kembali mempertanyakan netralitas TNI setelah beberapa mutasi perwira tinggi, termasuk Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, dibatalkan. Kunto, putra mantan Wapres Try Sutrisno, sebelumnya dijadwalkan bergeser dari Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD. Pembatalan ini memicu spekulasi, terutama karena dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto, yang diduga berperan besar.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto awalnya mengeluarkan surat keputusan mutasi ratusan perwira. Namun, sehari kemudian, surat tersebut direvisi, menghilangkan tujuh nama, termasuk Kunto. Situasi ini menguatkan dugaan adanya tarik-menarik kepentingan di internal TNI.
Isu "matahari kembar" yang pernah muncul saat transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo kembali mencuat. Banyak yang menduga pembatalan mutasi ini sebagai penegasan pengaruh politik dalam militer, dengan Prabowo menunjukkan otoritasnya sebagai Presiden.
Klarifikasi TNI
Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi membantah adanya tekanan politik. Ia menegaskan bahwa revisi mutasi murni berdasarkan profesionalitas dan kebutuhan organisasi, tanpa kaitan dengan posisi ayah Kunto atau isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
"Mutasi ini tidak terkait dengan apa pun di luar dari organisasi TNI. Ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan organisasi saat ini,” tegas Kristomei.
Prabowo: Presiden Sesungguhnya?
Meskipun TNI membantah, sejumlah pengamat melihat pembatalan ini sebagai sinyal kuat dari Prabowo. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai Prabowo ingin menunjukkan dirinya sebagai presiden yang sebenarnya dengan mempertahankan Kunto di posisinya.
Kedekatan waktu antara mutasi Kunto dan deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut pemakzulan Wapres Gibran (putra Jokowi) semakin menguatkan dugaan politisasi. Laksamana Muda Hersan, mantan ajudan Jokowi, sebelumnya disiapkan menggantikan Kunto.
DPR: TNI Jangan Terseret Politik
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyayangkan pembatalan mutasi ini. Ia menilai TNI mudah terpengaruh politik, yang merupakan preseden buruk bagi profesionalisme. Hasanuddin juga mengkritik Panglima TNI yang dianggap tidak tegas dan konsisten.
Berikut beberapa tips untuk memahami dinamika di tubuh TNI:
1. Cermati Sumber Informasi - Pastikan informasi berasal dari sumber terpercaya dan kredibel, seperti media mainstream dan pernyataan resmi dari TNI. Hindari menyebarkan informasi dari sumber yang tidak jelas.
Contoh: Bandingkan berita dari beberapa media dan lihat konsistensi informasinya.
2. Pahami Struktur TNI - Memahami struktur dan hierarki di TNI akan membantu Anda menganalisis dinamika internal dan proses pengambilan keputusan.
Cari informasi tentang tugas dan wewenang tiap jabatan di TNI.
3. Bedakan Fakta dan Opini - Pisahkan fakta yang disampaikan dengan opini atau analisis dari pengamat. Fakta adalah informasi yang dapat diverifikasi, sedangkan opini adalah pandangan subjektif.
Contoh: Pernyataan Kapuspen TNI adalah fakta, sementara analisis pengamat adalah opini.
4. Hindari Spekulasi Berlebihan - Jangan terburu-buru membuat kesimpulan atau menyebarkan spekulasi yang belum terbukti kebenarannya. Tunggu informasi resmi dan klarifikasi dari pihak terkait.
Fokus pada informasi yang sudah dikonfirmasi oleh TNI.
5. Jaga Netralitas - Sebagai warga negara, penting untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam menyikapi dinamika internal TNI. Dukung TNI untuk tetap profesional dan independen.
Hindari menyebarkan informasi yang provokatif atau memecah belah.
Apakah mutasi di TNI selalu dipengaruhi faktor politik? (Pertanyaan dari Ani Widayati)
Connie Rahakundini Bakrie (Pengamat Militer): Idealnya, mutasi di TNI didasarkan pada kebutuhan organisasi dan profesionalisme. Namun, pengaruh politik terkadang sulit dihindari sepenuhnya, mengingat TNI merupakan bagian dari sistem pemerintahan.
Bagaimana seharusnya publik menyikapi isu mutasi ini? (Pertanyaan dari Budi Santoso)
TB Hasanuddin (Anggota Komisi I DPR): Publik berhak kritis dan mengawasi TNI, namun tetap harus proporsional dan berdasarkan fakta. Hindari spekulasi yang dapat mengganggu stabilitas dan netralitas TNI.
Apa dampak isu "matahari kembar" terhadap TNI? (Pertanyaan dari Dewi Pertiwi)
Effendi Simbolon (Anggota DPR): Isu "matahari kembar" dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan persepsi adanya dualisme kepemimpinan. Hal ini dapat mengganggu soliditas dan efektivitas TNI dalam menjalankan tugasnya.
Bagaimana cara memastikan netralitas TNI? (Pertanyaan dari Eko Prasetyo)
Jenderal (Purn.) Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan): Netralitas TNI dijaga melalui penegakan hukum dan peraturan yang berlaku, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal. Penting juga untuk menanamkan nilai-nilai profesionalisme dan integritas kepada seluruh prajurit.
Apa pentingnya profesionalisme TNI bagi pertahanan negara? (Pertanyaan dari Fajar Ramadhan)
Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI): Profesionalisme TNI adalah kunci utama kekuatan pertahanan negara. TNI yang profesional dan netral akan mampu menjalankan tugasnya dengan optimal, melindungi kedaulatan negara, dan menjaga stabilitas nasional.
