Karut,marut MBG Halaman All, Solusi dan Penjelasan Lengkap

Minggu, 27 April 2025 oleh journal

Menggagas Makan Bergizi: Antara Harapan dan Kenyataan

Program Makan Bergizi (MBG), sebuah gagasan mulia untuk memastikan anak bangsa mendapatkan asupan gizi yang cukup, justru memicu polemik. Di atas kertas, program ini menjanjikan masa depan cerah bagi generasi penerus. Namun, implementasinya di lapangan justru dibayangi ketidaksiapan, kurangnya transparansi, dan aroma politisasi yang mengkhawatirkan.

Anggaran Triliunan, Transparansi Minim

Dengan anggaran fantastis sebesar Rp 71 triliun hingga 2025, MBG menargetkan 83 juta penerima manfaat. Namun, pertanyaan krusial muncul: bagaimana pengelolaan dana raksasa ini? Siapa yang menjamin akuntabilitasnya? Ekonom dari INDEF dan CELIOS telah menyuarakan kekhawatiran akan potensi penyelewengan, terutama dengan distribusi dana miliaran rupiah ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bayang-bayang program makan gratis di masa lalu yang diwarnai proyek fiktif dan makanan basi kembali menghantui.

Di tengah tekanan pasca-Pemilu, MBG seolah menjadi tameng moral bagi rezim. Namun, simbolisme belaka tak cukup. Bangsa ini membutuhkan solusi nyata, bukan kebijakan kosmetik. Pilot project yang terukur, data gizi yang akurat, dan evaluasi sistemik seharusnya menjadi prioritas, bukan seremoni dan alokasi anggaran jumbo tanpa persiapan matang.

"Kami belum tahu mekanisme distribusinya, tetapi kami diminta mendukung penuh," keluh seorang kepala daerah di Jawa. Ini bukan sekadar anekdot, melainkan potret birokrasi yang terjebak euforia politik pusat.

Potensi Ketimpangan Baru?

Penggunaan bahan pangan lokal dalam MBG seharusnya menjadi peluang emas bagi petani dan UMKM. Namun, kekhawatiran muncul akan dominasi penyedia besar yang memiliki akses ke kekuasaan. Jika rantai distribusi dikuasai segelintir pihak, MBG justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru berkedok bantuan sosial. Standarisasi gizi juga menjadi pertanyaan. Bagaimana memastikan makanan yang disediakan memenuhi kebutuhan nutrisi beragam penerima manfaat, dari balita hingga siswa SMA?

Keraguan Publik dan Tuntutan Akuntabilitas

Survei CELIOS menunjukkan 59% responden tidak setuju dengan MBG. Kekhawatiran akan program yang tidak tepat sasaran, pembengkakan fiskal, dan celah korupsi menjadi alasan utama. Publik mendambakan solusi nyata, bukan bantuan yang dibalut ketidakjelasan dan potensi penyimpangan. Akankah MBG bernasib sama dengan bansos Covid-19 yang penuh masalah?

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Peran KPK, BPKP, dan akses publik terhadap laporan kinerja MBG sangat krusial. Tanpa pengawasan yang ketat, MBG hanya akan menambah daftar panjang program bantuan yang gagal.

Memberi makan rakyat bukan sekadar memberi makan, tetapi juga soal martabat. Stigma negatif yang seringkali menyertai penerima bantuan makanan gratis harus diantisipasi. MBG harus menjadi pintu masuk revolusi gizi, bukan pintu belakang bagi korupsi.