Ketahui Curhatan Driver Ojol Merugi Setelah Narik, Ini Perhitungan Rincinya agar bisa tetap bertahan

Jumat, 23 Mei 2025 oleh journal

Curhat Driver Ojol: Narik Kok Malah Boncos? Begini Rinciannya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Jeritan hati para pengemudi ojek online (ojol) kembali bergema. Kali ini, perwakilan mereka menyampaikan keluhan langsung kepada Komisi V DPR RI, menuntut keadilan dari perusahaan aplikasi transportasi online dan pemerintah.

Ade Armansyah, perwakilan dari Aliansi Korban Aplikator, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas apa yang mereka rasakan sebagai ketidakadilan yang menimpa para mitra pengemudi selama satu dekade terakhir. Ia menggambarkan para pengemudi roda empat (R4) atau taksi online seperti "sapi perah" yang dieksploitasi. Ironisnya, mereka tidak pernah diajak berdiskusi atau diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat.

"Sudah 10 tahun kami diperlakukan seperti sapi perah. Aplikator sama sekali tidak pernah mempertimbangkan biaya operasional kami, seperti bensin, servis kendaraan, dan lain-lain," keluh Ade saat RDPU Komisi V DPR RI dengan para pengemudi ojol, Rabu (21/5/2025).

Ade juga mempertanyakan dasar perhitungan tarif yang diterapkan oleh aplikator. Menurutnya, sistem ini tidak transparan dan sangat merugikan para pengemudi.

"Kami tidak pernah tahu dasar perhitungan mereka itu apa. Sampai mereka menetapkan harga Rp 3.300. Kalau mereka boleh untung 20 persen, kenapa kami tidak boleh untung 10 persen saja?" tanyanya dengan nada frustrasi.

Lebih lanjut, berdasarkan perhitungan internal komunitas pengemudi, mereka bahkan bisa merugi hingga Rp 12.000 untuk setiap 10 kilometer perjalanan.

Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, menambahkan bahwa tuntutan utama mereka adalah penurunan biaya aplikasi. Ia mengungkapkan bahwa banyak aplikator yang selama bertahun-tahun menerapkan potongan biaya di atas 20%.

"Sampai hari ini, mereka masih memotong lebih dari 20%, bahkan hampir 50%. Bayangkan, 365 hari dikali 3 tahun, sudah berapa triliun uang yang mereka ambil dari rekan-rekan pengemudi roda dua (R2)," ungkap Igun dengan geram.

Setelah rapat, Igun menjelaskan bahwa aksi damai yang mereka gelar pada 20 Mei lalu belum membuahkan hasil yang konkret.

"Tuntutan kami hanya satu, potongan biaya aplikasi maksimal 10%. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan," tegas Igun.

Ia menyatakan bahwa pihaknya memberikan tenggat waktu hingga akhir Mei 2025. Jika tidak ada keputusan yang memuaskan, para pengemudi ojol dari seluruh Indonesia siap untuk kembali turun ke jalan dan melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar.

Ancaman Aksi Lebih Besar

Igun mengungkapkan bahwa aksi offbid massal pada 20 Mei lalu telah menyebabkan kerugian besar bagi pihak aplikator.

"Menurut kajian, kerugian satu hari kemarin mencapai Rp 187 miliar. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami bisa membuat mereka rugi lebih besar lagi," ancamnya.

Pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk melakukan konsolidasi nasional demi aksi lanjutan yang lebih besar dan berdampak luas.

Dalam RDPU tersebut, para pengemudi juga menyuarakan kekecewaan atas lemahnya penegakan regulasi, seperti Permenhub 118 Tahun 2018, yang dinilai hanya menjadi dokumen tanpa implementasi yang berarti.

Mereka berharap Komisi V DPR dapat mendorong Kementerian Perhubungan untuk segera mengambil sikap tegas demi mewujudkan keadilan bagi para pengemudi ojol.