Ketahui Mengungkap Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Kemendikbud Rp 9,9 T (2019,2023) selidiki potensi kerugian negara
Selasa, 27 Mei 2025 oleh journal
Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Kemendikbud Senilai Rp 9,9 Triliun
Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan praktik korupsi dalam proyek pengadaan digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Proyek yang berlangsung dari tahun 2019 hingga 2022 ini, menurut Kejagung, menggunakan anggaran fantastis mencapai Rp 9,9 triliun.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa penyidikan awal mengindikasikan adanya indikasi persekongkolan jahat yang melibatkan berbagai pihak. Modusnya, kata Harli, adalah dengan "mengarahkan tim teknis untuk membuat kajian teknis pengadaan peralatan TIK yang secara spesifik mengarah pada penggunaan laptop berbasis sistem operasi Chromebook."
Menurut Harli, keputusan ini patut dipertanyakan karena penggunaan Chromebook dianggap tidak relevan dengan kebutuhan siswa saat itu. Bahkan, uji coba penggunaan Chromebook pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang kurang efektif. "Kita tahu bahwa Chromebook sangat bergantung pada koneksi internet. Sementara, kualitas dan jangkauan internet di seluruh wilayah Indonesia belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Inilah yang menimbulkan dugaan adanya praktik persekongkolan," jelas Harli.
Lebih lanjut, Harli merinci bahwa total anggaran proyek ini mencapai Rp 9,9 triliun. Angka ini terdiri dari Rp 3,5 triliun yang dialokasikan melalui satuan pendidikan dan Rp 6,3 triliun yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK).
"Pada tanggal 21 Mei lalu, setelah status penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, penyidik telah melakukan penggeledahan dan penyitaan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum," imbuhnya.
Ketika ditanya apakah proyek ini terkait dengan program pemberian kuota pendidikan selama pandemi COVID-19, Harli belum bisa memberikan jawaban pasti. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan memeriksa lebih detail nomenklatur anggaran untuk memastikan keterkaitannya. "Kami akan cek dulu nomenklaturnya, apakah sama atau tidak. Secara umum, kasus ini terkait dengan digitalisasi pendidikan. Apakah itu termasuk pemberian kuota? Sejauh ini, yang kami lihat adalah pengadaan Chromebook," pungkas Harli.
Tonton juga Video: Kejagung Sebut Bos Sritex Pakai Dana Kredit Secara Tak Wajar
Korupsi di sektor pendidikan sangat merugikan. Kita sebagai masyarakat bisa ikut berperan aktif untuk mencegahnya. Berikut beberapa tips yang bisa kamu lakukan:
1. Pantau Penggunaan Dana BOS - Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Cari tahu bagaimana sekolah kamu mengelola dana ini. Kamu bisa meminta laporan penggunaan dana BOS kepada pihak sekolah atau melihatnya di papan pengumuman sekolah.
Contohnya, perhatikan apakah pembelian buku dilakukan dengan harga yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan siswa.
2. Ikut Serta dalam Komite Sekolah - Komite sekolah adalah wadah bagi orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah. Dengan menjadi anggota komite sekolah, kamu bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran dan memberikan masukan yang konstruktif.
Pastikan komite sekolah berfungsi dengan baik dan transparan dalam menyampaikan informasi kepada orang tua dan masyarakat.
3. Laporkan Jika Menemukan Kejanggalan - Jangan ragu untuk melaporkan jika kamu menemukan indikasi korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Laporkan ke pihak yang berwenang, seperti Inspektorat Daerah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pastikan kamu memiliki bukti yang kuat sebelum melaporkan, seperti dokumen atau saksi mata.
4. Edukasi Diri tentang Anggaran Pendidikan - Semakin kamu paham tentang mekanisme anggaran pendidikan, semakin mudah kamu untuk mengawasinya. Cari tahu informasi tentang sumber-sumber dana pendidikan, alokasinya, dan bagaimana dana tersebut seharusnya digunakan.
Kamu bisa mencari informasi di internet, mengikuti seminar atau workshop tentang anggaran pendidikan, atau bertanya kepada ahli di bidang ini.
Apa saja yang menjadi fokus penyidikan Kejagung dalam kasus ini, Bu Ratna?
Menurut Bapak Harli Siregar, Kapuspenkum Kejagung, fokus utama penyidikan adalah dugaan persekongkolan dalam pengadaan laptop Chromebook yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan siswa saat itu dan tidak efektif karena keterbatasan infrastruktur internet di Indonesia.
Bagaimana pendapat Bapak Budi tentang penggunaan Chromebook dalam proyek digitalisasi pendidikan ini?
"Chromebook memiliki potensi, namun implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi dan infrastruktur di lapangan. Jika internet belum merata, manfaat Chromebook akan sangat terbatas," ujar Bapak Budi, seorang praktisi pendidikan yang berpengalaman dalam implementasi teknologi di sekolah-sekolah daerah.
Apakah kasus ini berkaitan dengan program kuota internet saat pandemi, Mbak Sinta?
Menurut Bapak Harli Siregar, Kejagung masih akan memeriksa nomenklatur anggaran untuk memastikan apakah ada keterkaitan antara kasus ini dengan program kuota internet saat pandemi. Saat ini, fokus penyidikan adalah pada pengadaan Chromebook.
Apa langkah yang sebaiknya diambil Kemendikbudristek untuk mencegah kasus serupa terulang, Pak Anton?
"Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Kemendikbudristek harus melibatkan lebih banyak pihak dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, serta memastikan bahwa setiap proyek digitalisasi pendidikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa dan memiliki dampak positif yang terukur," saran Bapak Anton, seorang pengamat kebijakan pendidikan.
Sebagai orang tua, apa yang bisa Bu Ani lakukan untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran pendidikan di sekolah anak saya?
"Sebagai orang tua, Ibu bisa aktif berpartisipasi dalam komite sekolah, menghadiri rapat orang tua, dan meminta laporan penggunaan dana BOS kepada pihak sekolah. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang kurang jelas," jelas Ibu Ani, seorang aktivis pendidikan yang aktif menyuarakan hak-hak anak.
Bagaimana dampak kasus korupsi ini terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, Mas Joko?
"Korupsi di sektor pendidikan jelas sangat merugikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pengadaan buku, pelatihan guru, dan perbaikan fasilitas sekolah, justru diselewengkan. Ini tentu berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda," tegas Mas Joko, seorang jurnalis yang fokus pada isu-isu pendidikan.
