Ketahui Pembatasan Gratis Ongkir Bisa Kurangi Daya Beli Online Masyarakat? Strategi Belanja Lebih Hemat

Senin, 19 Mei 2025 oleh journal

Pembatasan Gratis Ongkir: Ancaman Baru Bagi Daya Beli Belanja Online?

Kebijakan pembatasan fitur gratis ongkos kirim (ongkir) yang baru-baru ini diterapkan pemerintah menuai kekhawatiran. Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, menyatakan bahwa langkah ini berpotensi mengurangi minat masyarakat untuk berbelanja online. Hal ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat belanja online telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern.

Rio menekankan pentingnya sosialisasi yang gencar dari pemerintah terkait peraturan baru ini. "YLKI khawatir kebijakan ini akan berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Pendekatan yang tepat dan sosialisasi yang luas sangat diperlukan agar konsumen memahami perubahan ini dan tetap bersemangat berbelanja online," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Lebih lanjut, YLKI juga menyoroti perlunya pengawasan yang ketat dari pemerintah terhadap marketplace. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada harga, tetapi juga ketersediaan dan pemerataan layanan ekspedisi. "Pemerintah perlu memastikan bahwa konsumen memiliki beragam pilihan jasa ekspedisi, tidak hanya terbatas pada beberapa opsi saja," kata Rio.

Selain itu, YLKI mengingatkan bahwa pembatasan gratis ongkir belum menyelesaikan persoalan mendasar yang sering dihadapi konsumen, seperti keterlambatan pengiriman, barang hilang atau rusak, serta proses klaim yang rumit. "Masalah-masalah ini seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan dengan proses yang adil dan transparan," tegas Rio.

YLKI juga mengkritisi aturan terkait penggantian barang hilang yang hanya sebesar 10 kali lipat dari biaya pengiriman. Menurut Rio, aturan ini sangat merugikan konsumen dan perlu segera direvisi. "Pemerintah seharusnya fokus pada perubahan regulasi yang lebih berpihak pada konsumen," imbuhnya.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana, menambahkan bahwa kebijakan ini perlu dikaji ulang secara mendalam, dengan mempertimbangkan tidak hanya kepentingan pelaku usaha, tetapi juga kepentingan konsumen. "Perlu ada kriteria yang jelas terkait produk dan ekspedisi yang memenuhi syarat. Uji coba, evaluasi, dan pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik," kata Niti.

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membatasi fitur gratis ongkir menjadi hanya 3 hari dalam sebulan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial. Direktur Pos dan Penyiaran Komdigi, Gunawan Hutagalung, menjelaskan bahwa pembatasan ini ditujukan untuk produk yang dijual di bawah harga pokok penjualan (HPP) atau potongan harga yang menyebabkan tarif layanan pos komersial di bawah biaya pokok layanan.

Namun, Gunawan menambahkan bahwa pembatasan 3 hari ini dapat diperpanjang jika e-commerce merasa perlu dilakukan evaluasi. "Iya (dibatasi), tapi subjek itu bisa diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. Misal utamanya 3 hari diterapkan, tapi mereka meminta perpanjangan, itu bisa, nah nanti kami evaluasi," jelas Gunawan dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Gunawan juga menjelaskan bahwa tarif layanan pos komersial atau biaya pengiriman diatur dalam pasal 41 beleid ini. Perhitungan tarif didasarkan pada biaya produksi atau biaya operasional ditambah margin. Biaya produksi atau biaya operasional meliputi biaya tenaga kerja, transportasi, aplikasi, teknologi, serta biaya yang timbul akibat kerjasama penyediaan sarana dan prasarana dengan pelaku usaha atau perseorangan.