Memacu Inovasi Layanan Publik dengan Hyperscale Cloud untuk Indonesia Maju

Rabu, 30 April 2025 oleh journal

Memacu Inovasi Layanan Publik dengan Hyperscale Cloud

Teknologi terus melaju, terutama dengan kehadiran Artificial Intelligence (AI), yang semakin mendorong digitalisasi layanan publik. Bayangkan, studi menunjukkan digitalisasi bisa menghemat waktu pelayanan hingga 50%! Ini tentu berpotensi memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat.

Program seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sudah mulai mempercepat layanan administrasi, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya di Indonesia. Namun, pertanyaan pentingnya adalah: bagaimana kita bisa menghadirkan layanan publik yang inovatif sekaligus aman dalam aplikasi pemerintah?

Keamanan dan kedaulatan data menjadi prioritas utama transformasi digital di Indonesia dan banyak negara lainnya. Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya keamanan siber dan perlindungan data pribadi sebagai program prioritas. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) juga turut berperan memastikan data terlindungi dalam yurisdiksi nasional.

Namun, regulasi saja tidak cukup. Ekosistem digital yang terpercaya membutuhkan kebijakan yang tepat, infrastruktur yang tangguh, dan pendekatan keamanan yang menyeluruh. Pemerintah mengelola informasi dalam jumlah besar, mulai dari registrasi tanah, sistem kesehatan, hingga data perpajakan dan administrasi kependudukan. Semua data ini membutuhkan perlindungan berlapis, baik saat disimpan maupun diproses.

Menjaga Kedaulatan Data Tanpa Menghambat Inovasi

Di sinilah teknologi cloud for sovereignty dan confidential computing berperan penting. Cloud for Sovereignty, seperti yang ditawarkan Microsoft, memberikan kontrol lebih kepada pemerintah atas data mereka, termasuk lokasi penyimpanan dan pengaturan akses, demi memenuhi persyaratan kedaulatan data.

Confidential computing, salah satu landasan teknologi Cloud for Sovereignty, memastikan data terenkripsi di seluruh siklus hidupnya, termasuk saat diproses. Ini mencegah akses atau modifikasi data yang tidak sah. Solusi seperti Azure confidential computing memungkinkan instansi pemerintah mengelola beban kerja yang paling sensitif tanpa mengorbankan performa atau kepatuhan regulasi.

Dengan teknologi ini, instansi pemerintah dapat memastikan data terlindungi dan melakukan tata kelola data dan aplikasi yang lebih konsisten dan transparan dalam platform public cloud.

Membangun Fondasi dengan Infrastruktur Hyperscale Cloud

Kebutuhan yang semakin kompleks menuntut infrastruktur cloud yang lebih canggih, bukan hanya dalam kapasitas, tetapi juga keandalan dan skalabilitas. Inilah mengapa infrastruktur hyperscale cloud region hadir. Berbeda dengan infrastruktur cloud biasa, hyperscale cloud region mampu menangani beban kerja yang besar dan kompleks dengan skalabilitas ekstrem, yang diperlukan untuk teknologi seperti cloud for sovereignty dan confidential computing.

Jaringan datacenter global yang aman membuka peluang kolaborasi lintas negara antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam pemanfaatan cloud dan AI untuk layanan publik yang efisien dan inklusif, sambil tetap mematuhi regulasi penyimpanan dan pemrosesan data di dalam negeri.

Selain skala dan kolaborasi, ketahanan digital juga krusial. Dengan datacenter di berbagai lokasi, hyperscale cloud memastikan layanan publik tetap berjalan, bahkan saat terjadi bencana atau gangguan teknis. Investasi di industri datacenter di Indonesia menjadi langkah strategis untuk keberlanjutan transformasi digital.

Menata Masa Depan Layanan Publik Digital: Inovasi, Kolaborasi, dan Kepemimpinan

Transformasi, inovasi, dan kedaulatan digital kini menjadi keharusan. Kita perlu memastikan efektivitas layanan publik sambil membangun ekosistem yang transparan dan berkelanjutan, di mana semua pihak dapat berkontribusi dan berkembang.

Komponen pentingnya antara lain: strategi cloud nasional dan kebijakan cloud-first, kerangka klasifikasi data yang relevan, pendekatan kolaboratif antar pemangku kepentingan, serta budaya digital dan peningkatan keterampilan teknologi. Prinsip utamanya adalah "Being Digital", bukan sekadar "Doing Digital", agar digitalisasi pemerintah memberikan dampak terbaik bagi transformasi dan kualitas layanan.